Borneo Tribune.Sudahlah penghasilan gaji guru tidak seberapa, masih saja ada oknum melakukan pemotongan, terhadap gaji mereka. Bahkan, gaji ke 13 guru, harus rela dipotong oleh oknum Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu. Ironisnya, pemotongan ini berdasarkan instruksi dari oknum operator gaji di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Sudahlah penghasilan gaji guru tidak seberapa, masih saja ada oknum melakukan pemotongan, terhadap gaji mereka. Bahkan, gaji ke 13 guru, harus rela dipotong oleh oknum Bendahara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu. Ironisnya, pemotongan ini berdasarkan instruksi dari oknum operator gaji di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut informasi diperoleh, guru yang berada di 19 SMA dan 55 SMP se-Kapuas Hulu, gaji ke 13-nya dipotong sebesar Rp 10 ribu. Hal ini jelas mencoreng institusi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya para guru yang berkewajiban mencerdaskan anak bangsa.
Saat ditemui oknum Bendahara Gaji SMP/SMA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu, DB, belum lama ini, awalnya enggan menjelaskan. Bahkan, dia minta kepada wartawan, untuk membocorkan siapa sumber informasinya.
Namun, akhirnya DB membenarkan dan mengaku bahwa, memang telah terjadi pemotongan gaji ke 13 para guru. Namun, DB mengelak, hal itu sebagai pemotongan. Melainkan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh para guru. Padahal, hal ini tidak pernah disosialisasikan kepada guru yang bersangkutan, bahawa gaji 13-nya dipotong.
“Sumbangan ini berdasarkan permintaan dari salah seorang operator gaji di Pemda (lingkungan Setdakab). Setiap guru diwajibkan menyumbang sebesar Rp 10 ribu,” ujar DB, tanpa memperjelas dikemanakan uang sumbangan itu.
Mengenai sosialisasi kepada guru terhadap pemotongan itu, DB mengatakan bahwa hal itu pernah dibicarakan kepada guru yang bersangkutan.
DB berkata, guru yang bersangkutan tidak keberatan, jika gaji ke 13-nya dipotong.
“Sifatnya sukarela. Dan, bagi guru yang berkeinginan gaji ke 13-nya tidak mau dipotong, maka kami tidak memotongnya. Hal ini juga merupakan permintaan salah seorang dari operator gaji di Pemda,” katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu, Antonius terkejut dengan adanya informasi itu.
Antonius mengatakan, pihaknya tidak ada menginstruksikan kepada bendaharanya, untuk melakukan pemotongan ataupun sumbangan yang dipungut dari tenaga guru.
“Kami tidak pernah mengeluarkan instruksi apa pun untuk memotong maupun apa. Namanya juga gaji 13, itu kepada setiap guru. Jadi tidak diperbolehkan memungut sepeser pun dari mereka,” kata Antonius, menegaskan.
Dia berkata, jika hal itu terjadi, maka mesti ada alasannya. Antonius tidak menjelaskan secara terperinci, alasan seseorang yang dimaksud itu. Namun, menurut orang nomor satu di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga itu, pihaknya secara tegas tidak pernah mengeluarkan instruksi, melakukan pemotongan terhadap gaji ke 13 milik guru. Bahkan, dirinya tidak pernah menerima uang dari hasil pemotongan tersebut.
“Kejadian ini diakibatkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja melakukan pemotongan. Dipastikan oknum ini bekerja sama dengan oknum lain. Jadi dipastikan, dia tidak akan melakukan hal tersebut dengan sendiri,” kata Antonius.
Dikatakannya, dengan adanya peristiwa ini, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap juru bayar bendahara gaji tersebut. Untuk menanyakan awal peristiwanya. Jika hal ini melibatkan orang lain, maka ditanyakan, apa yang menjadi kredibilitas mereka hingga hal itu harus dituruti.
“Seharusnya orang yang berada di luar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga itu melapor kepada pimpinan,” katanya.
Jadi, tidak bisa memberikan wewenang kepada orang lain. Diharapkan, bendahara itu diharuskan mengembalikan uang sumbangan guru itu.
Saat ditemui oknum Bendahara Gaji SMP/SMA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu, DB, belum lama ini, awalnya enggan menjelaskan. Bahkan, dia minta kepada wartawan, untuk membocorkan siapa sumber informasinya.
Namun, akhirnya DB membenarkan dan mengaku bahwa, memang telah terjadi pemotongan gaji ke 13 para guru. Namun, DB mengelak, hal itu sebagai pemotongan. Melainkan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh para guru. Padahal, hal ini tidak pernah disosialisasikan kepada guru yang bersangkutan, bahawa gaji 13-nya dipotong.
“Sumbangan ini berdasarkan permintaan dari salah seorang operator gaji di Pemda (lingkungan Setdakab). Setiap guru diwajibkan menyumbang sebesar Rp 10 ribu,” ujar DB, tanpa memperjelas dikemanakan uang sumbangan itu.
Mengenai sosialisasi kepada guru terhadap pemotongan itu, DB mengatakan bahwa hal itu pernah dibicarakan kepada guru yang bersangkutan.
DB berkata, guru yang bersangkutan tidak keberatan, jika gaji ke 13-nya dipotong.
“Sifatnya sukarela. Dan, bagi guru yang berkeinginan gaji ke 13-nya tidak mau dipotong, maka kami tidak memotongnya. Hal ini juga merupakan permintaan salah seorang dari operator gaji di Pemda,” katanya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu, Antonius terkejut dengan adanya informasi itu.
Antonius mengatakan, pihaknya tidak ada menginstruksikan kepada bendaharanya, untuk melakukan pemotongan ataupun sumbangan yang dipungut dari tenaga guru.
“Kami tidak pernah mengeluarkan instruksi apa pun untuk memotong maupun apa. Namanya juga gaji 13, itu kepada setiap guru. Jadi tidak diperbolehkan memungut sepeser pun dari mereka,” kata Antonius, menegaskan.
Dia berkata, jika hal itu terjadi, maka mesti ada alasannya. Antonius tidak menjelaskan secara terperinci, alasan seseorang yang dimaksud itu. Namun, menurut orang nomor satu di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga itu, pihaknya secara tegas tidak pernah mengeluarkan instruksi, melakukan pemotongan terhadap gaji ke 13 milik guru. Bahkan, dirinya tidak pernah menerima uang dari hasil pemotongan tersebut.
“Kejadian ini diakibatkan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja melakukan pemotongan. Dipastikan oknum ini bekerja sama dengan oknum lain. Jadi dipastikan, dia tidak akan melakukan hal tersebut dengan sendiri,” kata Antonius.
Dikatakannya, dengan adanya peristiwa ini, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap juru bayar bendahara gaji tersebut. Untuk menanyakan awal peristiwanya. Jika hal ini melibatkan orang lain, maka ditanyakan, apa yang menjadi kredibilitas mereka hingga hal itu harus dituruti.
“Seharusnya orang yang berada di luar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga itu melapor kepada pimpinan,” katanya.
Jadi, tidak bisa memberikan wewenang kepada orang lain. Diharapkan, bendahara itu diharuskan mengembalikan uang sumbangan guru itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar